selengkapnya dapat mendownload Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh pada link berikut ini : 

https://bpba.acehprov.go.id/index.php/informasi/read/2019/08/06/159/qanun-aceh-nomor-6-tahun-2010-tentang-pembentukan-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-badan-penanggulangan-bencana-aceh.html  

atau : 

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh pada link berikut ini :

https://bpba.acehprov.go.id/index.php/informasi/read/2019/08/06/187/peraturan-gubernur-aceh-nomor-104-tahun-2016-tentang-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-fungsi-dan-tata-kerja-badan-penanggulangan-bencana-aceh.html  

atau :
bisa membuka Daftar Biodata Pejabat Struktural di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Aceh pada link berikut ini : http://bka.acehprov.go.id/e-keurani/ChartPublik/Profil_Pjbt/43  

Struktur Badan Penanggulangan Bencana Aceh pasca Pelantikan oleh Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT di Aula Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, 2 September 2019 dimana H. Ahmad Dadek, SH yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh digantikan oleh Ir. Sunawardi, M.Si. 
Berikut updatenya sebagai berikut : 








Susunan organisasi BPBA, terdiri dari:
a. Kepala BPBA;
b. Unsur Pengarah; dan
c. Unsur Pelaksana.

Unsur Pengarah, terdiri dari:
a. Unsur instansi pemerintah; dan
b. Unsur masyarakat profesional/pakar.

Unsur Pelaksana, terdiri dari:
a. Kepala Pelaksana;
b. Kepala Sekretariat;
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
a. Seksi Pencegahan; dan
b. Seksi Kesiapsiagaan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Kedaruratan; dan
b. Seksi Logistik.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, terdiri dari:

a. Seksi Rehabilitasi; dan
b. Seksi Rekonstruksi.